Indeks Reformasi Hukum

Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
Last Updated July 9, 2026, 02:20 (UTC)
Created July 9, 2026, 02:20 (UTC)
indikator_variabel INDIKATOR
jadwal_pemutakhiran Tahunan
jenis_data Statistik
kategori_rad HUKUM
klasifikasi_data TERBUKA
klasifikasi_penyajian Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota
kode_ddd 4.01.02.012
kode_ddp
kode_indikator 05.01.010
kode_standar_data
metode_perhitungan Nilai Indikator IRH : Skor Variabel I + Skor Variabel II + Skor Variabel III + Skor Variabel IV Keterangan : Variabel I : Tingkat koordinasi Harmonisasi Regulasi (25%) Mengukur kepatuhan instansi dalam melibatkan perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) dan melakukan harmonisasi draf aturan dengan Kementerian Hukum agar tidak bentrok dengan aturan yang lebih tinggi Variabel II : Kualitas Re-Regulasi dan Deregulasi (25%) Mengukur efektivitas analisis dan evaluasi produk hukum yang sudah ada untuk membersihkan, merevisi, atau mencabut aturan yang menghambat pelayanan public atau investasi. Variabel III : Penyederhanaan Birokrasi/Regulasi (25%) Mengukur komitmen instansi dalam memangkas jumlah regulasi yang tidak efektif agar tata kelola pemerintahan menjadi lebih ringkas dan adaptif. Variabel IV : Penyediaan dan Penataan Fasilitas Kompetensi/Database (25%) Mengukur peningkatan kapasitas SDM hukum serta integrasi sistem dokumentasi informasi hukum daerah dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).
nama_indikator Indeks Reformasi Hukum
satuan Indeks
sumber_referensi RPJMD 2025 - 2029